就職・転職

Kerja Di Jepang: Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menandatangani Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara legal dan umumnya dibuat untuk melindungi semua pihak terkait. Apabila tidak berhati-hati saat menandatangani kontrak, Anda bisa terjebak dalam situasi yang merugikan; untuk menghindari hal tersebut, pada artikel ini OBOI Jepang akan menjabarkan beberapa poin penting seperti hak pekerja, kewajiban perusahaan serta hal-hal yang tidak boleh diminta serta dilakukan perusahaan kepada pekerja.

 

Apabila Anda bekerja di Jepang besar kemungkinan kontrak kerja Anda hanya tersedia dalam bahasa Jepang, apabila tidak memiliki skill bahasa Jepang yang memadai atau kenalan yang bisa membantu untuk menjelaskan serta mengecek kontrak, jadi kami sarankan sebelum menandatangani kontrak, sebaiknya cobalah mencari orang yang bisa membantu anda mengecek kontrak, Anda berhak membawa pulang kontrak sebelum menandatanganinya.

 

Ketahui Dasar Konstitusi

Sesuai dengan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja/ Labour Standard Acts (1945). Prinsip-prinsip dasar konstitusi didasarkan pada konstitusi Jepang, khususnya pasal 14 dan 27.

Pasal 14. Semua orang sama di bawah hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial karena ras, keyakinan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga.

Pasal 27. Semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja. Standar untuk upah, jam bekerja, istirahat dan kondisi kerja lainnya harus ditetapkan oleh hukum. Anak-anak tidak boleh dieksploitasi.

 

Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Setiap diskriminasi berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, atau asal keluarga dilarang oleh Konstitusi Pasal 14.

Pasal 3 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan selanjutnya melarang diskriminasi terhadap orang karena kewarganegaraan, dll. Untuk mempengaruhi upah atau kondisi kerja mereka.

Pasal 4 menjamin hak upah yang setara baik untuk pria dan wanita.

 

Dasar Kontrak Kerja

1. Isi Kontrak

  • Kontrak kerja harus secara jelas menyatakan kondisi kerja. Termasuk upah, jam kerja dan cuti berbayar. Peraturan mengenai lembur dan uang transportasi juga biasanya dimasukkan.

 

  • Kontrak yang mendefinisikan segala jenis pembayaran penalti arena tidak terpenuhinya kontrak itu tidak sah (UU Standar Tenaga Kerja pasal 16).

 

2. Masa Percobaan (Probation)

Masa percobaan umumnya selama 3 bulan, tidak ada UU yang mengatur durasi masa percobaan ini dan pembaruan diizinkan.

Ada pula hukum yang melindungi Anda agar tidak dipecat secara tidak adil. Apabila seseorang telah bekerja untuk perusahaan selama setidaknya 14 hari, pemberi kerja harus memberitahu kepada Anda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum memecat dalam masa percobaan (UU Standar Tenaga Kerja, pasal 21).

 

3. Pembayaran Upah

Upah di Jepang harus dibayar dalam mata uang (bukan dalam saham) seluruh jumlah harus dibayar penuh dan secara langsung setidaknya sebulan sekali pada tanggal yang telah ditentukan (UU Standar Tenaga Kerja, pasal 24).

Hal ini tidak termasuk pengurangan seperti pajak dan premi asuransi, yang akan dipotong oleh pemberi kerja dari gaji Anda menurut UU.

 

4. Upah Minimum

Tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah upah minimum di Jepang. Upah minimum tidak tetap, terus disesuaikan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan dan oleh Komisi Musyawarah Upah Minimum di tingkat nasional dan lokal.

Upah minimum bervariasi berdasarkan industri dan wilayah. Jadi, jangan kaget ketika Anda menemukan upah minimum di Fukuoka atau Sapporo lebih rendah dari upah di Tokyo (karena upah minimum mencerminkan biaya hidup).

 

5. Jam Kerja Reguler

Menurut UU, jam kerja resmi di Jepang adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu, hingga 44 jam di industri tertentu (UU Standar Tenaga Kerja; Pasal 32,40,131).

 

6. Ketentuan Batasan Lembur

Selain itu, lembur dimungkinkan hingga batas tertentu, jika perusahaan mengajukan “Pemberitahuan Perjanjian tentang lembur dan bekerja pada hari libur” ke Kantor Inspeksi Standar Tenaga Kerja. Jika perusahaan tidak melakukannya, perusahaan dapat dijatuhi hukuman.

Batas Lembur:

15 jam per minggu, 27 jam per 2 minggu, 43 jam selama 4 minggu.

45 jam per bulan, 81 jam selama 2 bulan, 120 jam selama 3 bulan, dan 360 jam per tahun.

 

7. Pembayaran Lembur

UU Tenaga Kerja mengatur pembayaran lembur dengan tambahan sebesar 25% untuk lembur setelah jam kerja reguler, bekerja saat hari libur, dan bekerja sampai tengah malam. Sementara lembur pada hari libur resmi, memperoleh tambahan  35%. Dalam praktek, beberapa perusahaan memberikan pembayaran lembur dengan nilai tetap untuk menyederhanakan proses perhitungan lembur.

 

8. Hari Libur Resmi

Hari Libur resmi adalah 1 hari seminggu atau setidaknya 4 hari dalam 1 bulan (UU Tenaga Kerja pasal 35). Pekerja yang bekerja lebih dari 6 bulan dengan kehadiran minimal 80% berhak memperoleh cuti tahunan berbayar (UU Tenaga Kerja pasal 39). Bagi pegawai tetap, dimulai dengan 10 hari per tahun, dan bertambah tiap tahun sampai dengan maksimum 20 tahun.

 

9. Pemberhentian Kerja

Pemberi kerja harus memberi notifikasi minimal 30 hari sebelum memberhentikan pekerja. Jika pemberitahuan disampaikan kurang dari periode tersebut, pemberi kerja harus membayarkan semua upah secara penuh untuk 30 hari.

Pengecualian diberikan untuk keadaan bangkrut, bencana alam, atau jika pekerja bertanggungjawab atas pemberhentian. Dalam kasus ini, perusahaan wajib mempersiapkan Surat Keterangan terkait alasan pemberhentian, atas permohonan pekerja.

 

10. Batasan Hukum untuk Pemberhentian 

UU Tenaga Kerja pasal 27 mengatur terkait keamanan kerja sebagai masalah publik. Berbagai UU juga secara khusus melarang pemecatan pegawai dengan alasan tertentu, namun tidak terbatas pada: kecelakaan kerja, pernikahan, cuti hamil dan gender.

 

Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Asing DI Jepang

Pada prinsipnya, Tenaga Kerja Asing amemiliki hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja Jepang lainnya, sesuai Peraturan Hukum berikut:

  1. Labor Standard Acts Jepang (1947, amandemen 2012),
  2. Employment Security Act (1947), 
  3. Labor Union Act (1949),
  4. Minimum Wages Act (1959),
  5. Industrial Safety and Health Act (1972),
  6. Act on Securing of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment (1972),
  7. Labor Contract Act (2007)

Hak Pekerja & Tunjangan

Seorang pegawai berhak memperoleh hak dan tunjangan berikut dari perusahaan:

Perawatan kesehatan

  • Pensiun
  • Kompensasi jika terjadi kecelakaan saat bekerja
  • Employment benefit insurance (meliputi pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM)

 

Selain hal di atas, pegawai perusahaan juga memiliki hak jaminan kesehatan (national health care) dan jaminan pensiun (national pension) yang didistribusikan melalui Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja (MHLW) melalui Pemerintah Daerah.

Permintaan Serta Perlakuan Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Tidak Legal

Kami kerap mendapatkan laporan dari berbagai user kami terkait permintaan serta perlakuan tidak layak dari perusahaan tempat mereka bekerja, ada banyak sekali ragam hal tersebut dan untuk artikel kali ini kami akan membahas beberapa hal yang sering ditemukan.

  1. Perusahaan tidak berhak menyimpan paspor. Banyak perusahaan yang mewajibkan para pekerja untuk mengumpulkan paspor, ini adalah tindakan ilegal, paspor wajib dipegang oleh pemilik dan tidak boleh ditahan oleh perusahaan.
  2. Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan visa Anda. Ini adalah ancaman yang sering dipakai perusahaan tidak baik untuk menahan pekerja yang ingin pindah kerja atau keluar. Visa diurus oleh imigrasi dan tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi status visa, jadi apabila Anda diancam akan dibatalkan visanya, tidak perlu takut.
  3. Perusahaan tidak berhak meminta Anda untuk bekerja diluar persetujuan yang tertera di kontrak, dan Anda berhak untuk menolak. Apabila perusahaan meminta Anda mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah disepakati di kontrak, Anda memiliki hak untuk menolak dan perusahaan tidak memiliki hak untuk memaksa Anda, kami sarankan juga agar Anda mendokumentasikan setiap permintaan yang tidak sesuai tersebut baik melalui screenshot e-mail, chat hingga rekaman suara.
  4. Perusahaan tidak berhak untuk memaksa Anda menandatangani kontrak serta surat pernyataan yang tidak Anda setujui. Contoh kasus: adalah seorang pekerja yang dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa ia ingin berhenti kerja karena hal pribadi, sedangkan pada kenyataannya, sang pekerja tidak ingin berhenti kerja dan hal pribadi yang tertulis adalah fiktif; akan tetapi perusahaan memaksa sang pekerja untuk menandatangani surat tersebut karena perusahaan tidak ingin memecat pekerja tersebut demi menghindari kewajiban membayar pesangon dan kompensasi.
  5. Anda berhak untuk berhenti kerja dengan syarat memberikan surat pemberitahuan sebelum berhenti. Perusahaan seringkali menggunakan Pasal 628 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Anda dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perusahaan akibat pengunduran diri Anda. Akan tetapi jangan takut, karena pemberitahuan 30 hari sebelum berhenti kerja dianggap lebih dari cukup waktu untuk mencari pengganti. Jika perusahaan mencoba memaksa Anda bekerja untuk waktu yang lama (lebih dari sebulan), ini juga tidak diperbolehkan. Pastikan untuk menghubungi pengacara jika Anda menghadapi ancaman dari perusahaan Anda untuk mengundurkan diri. Jenjang waktu untuk pemberitahuan sebelum keluar sesungguhnya adalah 2 minggu sebelum keluar, akan tetapi kami menyarankan untuk memberikan waktu sebulan.

Apabila Anda dihadapi masalah terkait ketenagakerjaan kami sangat menyarankan Anda untuk melapor ke portal peduli WNI https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html atau melakukan konsultasi online gratis bersama kami.

 

Sumber: KBRI

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA